logo Kamis, 21 Oktober 2021

Public Hearing Layanan BLU BIB Lembang

Terakhir Diperbaharui pada : Kamis, 21 Oktober 2021 ~ Dilihat 61 Kali


Pelaksanaan Public Hearing Layanan BLU BIB Lembang dilaksanakan pada tanggal 16-17 September  2021 bertempat di Hotel Mercure Bandung City Centre, Jalan Lengkong Besar No. 8 Bandung.  

 

Pertemuan dibuka oleh Koordinator Ruminansia Potong, mewakili Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak. Pertemuan dihadiri secara offline dan online. Hadir pada pertemuan Koordinator Ruminansia Potong, Ombudsman RI Perwakilan Bandung, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Perwakilan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi dan Kab/Kota, Perwakilan UPT Pusat Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan,  perwakilan Balai Inseminasi Buatan-Daerah (BIB-D), perwakilan Balai Pelatihan Kesehatan Hewan, perwakilan Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian, perwakilan Pusat Pelatihan Pertanian, perwakilan Balai Karantina Pertanian, Pusdik Ajudan Jenderal, Perwakilan perguruan tinggi negeri/swasta, perwakilan Perusahaan/Swasta/Koperasi, Perwakilan Paguyuban Inseminator (PARAVETINDO), dan asosiasi peternak dan penggemukan sapi potong Indonesia.

Acara dibuka oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Ruminansia Potong PKH. Beliau berpesan "Setelah BIB Lembang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum, tidak lantas berpuas diri karena dengan ditetapkannya BIB Lembang sebagai BLU harus dapat meningkatkan layanannya terhadap masyarakat, baik bersifat langsung maupun online"

Acara ini diadakan sebagai ajang silaturahmi antara BIB Lembang dengan para costomernya, sekaligus ajang promosi dan penawaran baik prodak baru atau layanan baru. tidaklupa dalam acara tersebut turut diundang  Ombudsman RI Perwakilan Bandung sebagai lembaga independen yang mengawasi layanan dan pengaduan masyarakat. "Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait" 

Kualitas pelayanan publik saat ini dilihat bukan dari zero complaint, tetapi dari jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat. Pengaduan sedikit belum tentu menjamin kualitas pelayanan publik baik,, sedangkan pengaduan banyak belum tentu menunjukkan kualitas pelayanan publik buruk.Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

KOMENTARI TULISAN INI