Jakarta, 12 April 2025 – Komitmen Kementerian Pertanian dalam menjaga kestabilan harga telur konsumsi mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, khususnya asosiasi perunggasan dan para peternak rakyat. Respons ini muncul seiring dengan terbitnya surat edaran dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yang menegaskan pelarangan penggunaan telur tetas (hatching egg/HE) sebagai telur konsumsi.
Langkah ini dinilai tepat dan strategis, mengingat beberapa pekan terakhir harga telur di pasar mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan menembus di bawah harga pokok produksi (HPP), sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan peternak.
Yeni, Ketua Peternak Layer Lampung, menegaskan bahwa kebijakan tegas dari Ditjen PKH merupakan angin segar bagi peternak. Menurutnya, pasar harus diatur dengan adil dan sehat agar tidak terjadi konflik atau dominasi oleh pihak-pihak tertentu.
“Kami sangat menghargai ketegasan pemerintah dalam mengatur distribusi telur, terutama HE yang selama ini rawan disalahgunakan. Pasar tidak boleh semrawut. Pelaku usaha harus tertata dengan rapi, baik skala besar maupun kecil,” tegas Yeni dalam rapat perunggasan.
Sementara itu, Kementan juga mulai merancang strategi jangka menengah dan panjang, termasuk ekspansi pasar ke luar negeri sebagai upaya penguatan sektor perunggasan nasional. Ketua Pinsar Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menyebutkan bahwa perluasan pasar, termasuk akses koperasi ke gerai-gerai ritel modern dan peluang ekspor, akan sangat membantu menjaga keseimbangan antara produksi dan distribusi.
“Surplus produksi protein harus diiringi dengan kebijakan yang menjaga kelangsungan hidup peternak. Koperasi perlu diberi ruang dalam distribusi ritel dan ekspor agar tidak dimonopoli,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Koperasi Putra Blitar, Sukarman, menyoroti pentingnya dukungan dari program-program sosial pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bantuan sosial agar secara langsung menyerap telur dari koperasi. Menurutnya, ini merupakan salah satu cara paling nyata untuk menjaga harga telur tetap berada di level yang wajar di tingkat peternak.
“Serapan melalui program pemerintah sangat krusial. Ini bukan hanya soal angka ekonomi, tapi juga keberlanjutan peternakan rakyat,” ujar Sukarman. Ia juga mengingatkan soal potensi gangguan dari peredaran telur blorok, yang kerap mencuat menjelang hari raya, dan mendesak pengawasan lebih ketat terhadap produk tersebut.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Dirjen PKH, Agung Suganda, menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak—baik pemerintah pusat, daerah, asosiasi, hingga pelaku usaha—untuk memastikan stabilitas harga dan distribusi telur yang sehat. Ia juga menyampaikan bahwa pengawasan terhadap Permentan No. 10 Tahun 2024 akan terus diperkuat, khususnya terkait pengaturan distribusi DOC Final Stock layer ke perusahaan besar yang dibatasi maksimal 10% dari populasi.
“Keseimbangan pasar hanya bisa tercapai jika seluruh rantai pasok bekerja bersama. Ini kerja besar dan butuh sinergi jangka panjang,” tegas Agung.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dinamika harga telur nasional dapat lebih stabil dan berpihak pada kelangsungan usaha peternak lokal.
